PESAN SINGKAT DARI DEWAN GEREJA SEDUNIA (WCC) KEPADA RAKYAT & BANGSA WEST PAPUA

Kunjungan dewan Gereja-gereja sedunia di West Papua 17-19 Februari 2019

“Kami utusan Dewan Gereja Sedunia (WCC) datang di sini mewakili dari 140 Negara anggota Dewan Gereja Sedunia. Tujuan kami ialah untuk mendengar dari Anda sekalian, melihat langsung dan mempelajari keadaan umat Tuhan di West Papua.”
“Setelah 20 tahun, utusan WCC berkunjung lagi ke West Papua. Ternyata keadaan rakyat di West Papua tidak ada perubahan dan keadaannya sama seperti 20 tahun lalu. Bahkan keadaan rakyat West Papua semakin buruk dan sangat memprihatikan. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan.”
” Sekarang kami (WCC/Dewan Gereja Sedunia sudah dengar, sudah melihat dan sudah belajar dari Anda semua dan keadaan yang buruk di sini. Sudah waktunya suara Anda perlu didengarkan oleh komunitas internasional.”
“Selama ini kami mendengar informasi dan menerima dari berbagai laporan tentang keadaan di West Papua ternyata semua laporan itu benar dan dapat dipercaya. Karena itu, kami semakin kuat untuk bersuara kepada siapa saja tentang kejahatan-kejahatan kemanusiaan dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Orang Asli Papua.”
“Kami sedih dan sangat prihatin melihat keadaan Penduduk Asli West Papua yang sangat buruk dan tidak ada kemajuan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.Kejahatan kemanusiaan, kejahatan ekonomi, gizi buruk, pendidikan yang buruk, penduduk asli terpinggirkan di atas tanah mereka, bertambahnya penduduk migran sangat membahayakan masa depan penduduk asli.”
“Kami akan pulang dan kembali ke Negara kami masing-masing. Kami akan laporkan apa yang kami dengar, kami lihat dan kami belajar di West Papua di sini kepada Gereja-gereja kami, pemerintah kami, dan kepada siapa saja supaya suara Anda didengarkan. Kami tetap berdoa dan berdiri bersama rakyat West Papua. Anda berdoa untuk kami juga.”
(Saya tulis apa yang saya dengar sendiri dari delegasi WCC pada 17-19 Februari 2019. Gembala Dr. Socratez S.Yoman). Ita Wakhu Purom, 22 Februari 2019.

Indonesia: Para pakar PBB mengecam rasisme dan kekerasan polisi terhadap orang Papua, dan penggunaan ular terhadap bocah yang ditangkap

GENEVA (21 Februari 2019) – Investigasi yang cepat dan tidak memihak harus dilakukan terhadap sejumlah kasus dugaan pembunuhan, penangkapan yang melanggar hukum, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat orang asli Papua oleh polisi dan militer Indonesia di provinsi Papua dan Papua Barat, kata sebuah sekelompok ahli hak asasi manusia PBB . Dalam kasus terakhir yang dilaporkan, sebuah video diedarkan secara online tentang seorang bocah asli Papua yang diborgol sedang diinterogasi oleh polisi Indonesia dengan seekor ular melilit tubuhnya. Bocah lelaki itu, yang ditangkap pada 6 Februari karena diduga mencuri ponsel, terdengar berteriak ketakutan sementara petugas polisi yang tertawa mendorong kepala ular itu ke wajahnya. “Kasus ini mencerminkan pola kekerasan yang meluas, dugaan penangkapan sewenang-wenang dan penahanan serta metode penyiksaan yang digunakan oleh polisi dan militer Indonesia di Papua,” kata para ahli. “Taktik ini sering digunakan terhadap orang asli Papua dan pembela hak asasi manusia. Insiden terbaru ini merupakan gejala dari diskriminasi dan rasisme yang mengakar kuat yang dihadapi penduduk asli Papua, termasuk oleh militer dan polisi Indonesia, ”tambah mereka. Perwakilan dari kepolisian Indonesia telah secara terbuka mengakui insiden tersebut, dan meminta maaf atas kejadian itu. Namun, para ahli PBB mengatakan bahwa penyelidikan yang cepat dan tidak memihak harus dilakukan. “Kami mendesak Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mendesak untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dan pejabat militer yang terlibat dalam penegakan hukum di Papua. Ini termasuk memastikan mereka yang melakukan pelanggaran HAM terhadap penduduk asli Papua dimintai pertanggungjawaban, ”kata para ahli.“Kami juga sangat prihatin dengan apa yang tampaknya menjadi budaya impunitas dan kurangnya investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua,” para ahli menekankan. Insiden di mana bocah itu dianiaya terjadi di tengah operasi militer yang sedang berlangsung di Papua, yang menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969 dan yang telah melihat pertumbuhan gerakan pro-kemerdekaan yang semakin vokal dalam beberapa dekade terakhir. SELESAI () Para ahli PBB: MsVictoria Tauli Corpuz, Pelapor Khusus tentang hak-hak masyarakat adat; Tuan Seong -Phil Hong (Republik Korea), Ketua -Rapporteur, Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-wenang; Tuan Michel Forst (Prancis), Pelapor Khusus tentang situasi pembela hak asasi manusia; Tn. Nils Melzer (Swiss), Pelapor Khusus tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; Ms E. Tendayi Achiume, Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk rasisme kontemporer, diskriminasi ras, xenophobia dan intoleransi terkait
Kelompok Kerja dan Pelapor Khusus adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia. Prosedur Khusus, badan ahli independen terbesar dalam sistem Hak Asasi Manusia PBB, adalah nama umum mekanisme pencarian fakta dan pemantauan independen Dewan yang menangani situasi negara tertentu atau masalah tematis di semua bagian dunia. Ahli Prosedur Khusus bekerja berdasarkan sukarela; mereka bukan staf PBB dan tidak menerima gaji untuk pekerjaan mereka. Mereka independen dari pemerintah atau organisasi apa pun dan melayani dalam kapasitas masing-masing.org)
Untuk pertanyaan media terkait dengan pakar independen PBB lainnya: Tn. Jeremy Laurence, Hak Asasi Manusia PBB – Unit Media (+ 41 22 917 9383 / jlaurence @ ohchr. Org)
Ikuti berita terkait pakar hak asasi manusia independen PBB di Twitter @UN_SPExperts.
Peduli dengan dunia tempat kita tinggal? Kemudian BERDIRI untuk hak seseorang hari ini. # Standup4humanrights dan kunjungi halaman web di http: // www. standup4human hak. org

ULMWP & PETISI 1.8 JUTA MENGGUGAT PBB & INDONESIA

Beny wenda bersama ketua KTHAM PBB dan menlu vanuatu

WEST PAPUA:

“Satu hal yang pasti dan jelas dalam perjuangan keadilan, perdamaian dan kemerdekaan dalam hak politik rakyat dan bangsa West Papua ialah para pemimpin Gereja yang warga gerejanya berbasis Orang Asli West Papua sedang dan terus memperkuat United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan petisi 1.8 juta yang sudah disampaikan Pemerintah Vanuatu kepada Komisi HAM PBB.

Apa alasannya?

  1. ULMWP wadah politik resmi yang dibentuk oleh bangsa West Papua dan didukung komunitas MSG, PIF, ACP dan juga komunitas internasional. ULMWP mempunyai arah, visi dan tujuan dan roh politik yang jelas dan terang, yaitu West Papua Merdeka.
  2. Petisi 1.8 juta adalah fakta atau bukti dari rakyat dan bangsa West Papua bukan rekayasa, bukan ilusi, bukan juga sandiwara.
  3. Kehadiran Petisi 1.8 juta, secara tidak langsung, rakyat dan bangsa West Papua telah menggugat PBB & Indonesia dan meruntuhkan 1.025 suara yang direkayasa pada Pepera 1969 dan juga meniadakan legitimasi dan pendudukan penguasa Indonesia di West Papua.

Penderitaan, cucuran darah dan tetesan air mata umat Tuhan di Tanah leluhur mereka sendiri harus diakhiri, penderitaan ini cukup lama dan panjang. Karena itu, ULMWP dan Petisi 1.8 juta harus didukung dan didoakan.

Ingat, di dunia ini tidak ada yang abadi. Tembok Yerikho tidak abadi. Kerajaan Romawi tidak abadi. Tembok Berlin tidak abadi. NKRI juga bukan abadi. Karena yang abadi ialah Kebenaran Firman TUHAN, dan sejarah perubahan itu sendiri.

Ada 3 skenario dalam menggugat PBB dan Indonesia sebagai berikut:

  1. PBB menerima dan mendahkan Petisi 1.8 juta yang disponsori Negara Vanuatu.
  2. PBB mengutus Utusan Khusus PBB ke West Papua untuk menyelenggarakan Referendum ulang.
  3. PBB & komunitas internasional akan menekan Indonesia untuk melepaskan West Papua karena banyak pelanggaran berat HAM yang merupakan kejahatan Negara.
    (Gembala Dr. Socratez S.Yoman).
    Ita Wakhu Purom,11 Februari 2019.

MASALAH NDUGA SEMAKIN BERAT DAN RUMIT.

Releksi Pastor John Djonga, Pr

===============================================

Aduh semakin berat dan rumit masalah Nduga papua. Tdk ada pemerintah yg tergugah mulai daerah sampai di pusat peduli dgn anak2 Nduga dan mama pengungsih di Wamena. Kenyam, Timika dan Asmat.

Sayang ya orang Nduga di terlantarkan, padahal Kkb yg menyerang itu mingkin bukan org Nduga. Banyak org di antara kita tdk tahu dan tdk memahami Nduga dan masyarakat gunung lainnya yg mengalami tragedi kemanusian berulang-ulang dari zaman NKRI masuk Papua.

Karena itu saya mendukung pernyataan Bapak Kapolri Jendral Tito “hati2 menangani kasus Nduga jangan sampai kita terjebak mereka, maka papua akan lepas dari NKRI”.

Bagi mereka yg melihat konsep negara sdh fimal, berbicara bodoh2 , sikat separatis sampai ke akar2nya, soal HAM belakangan. Tanda pejabat yg tdk tau dan tdk memahami sejarah papua.

Org papua sendiri dikampung kampung yg tdk sekolah tau sejarah bangsanya. Mereka telah mengalami operasi ke operasi sepanjang hidupnya sejak awal.

Maka kepada semua org mohon doa dan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Nduga yg sdg sakit, lapar dan menderita bahkan meninggal di hutan2 dalam kesunyian yg memiluhkan hati.

Teman2 dari lembaga kemanusian, mari kita bantu mama2 dan anak2 nduga yg kehilangan segala-galanya dan menyuburkan dendam amarah serta trauma yg semakin dalam kpd siapa saja.

Semua dimensi kemanusiaan mereka telah rusak dan hancur berkeping-keping. Entahlah bagaimana mau bangun kembali cinta mereka pada NKRI karena merah putih menjadi merah darah danputih tulang di hutan-hutan.

Tahun 1995/6 saya mewawancarai tokoh kunci org papua yg punya gunung emas di Tembagapura bpk Thom Beanal mengungkapkan “selama kami masih bergabung dgn bangsa yg selalu operasi membunuh kami org papua sejak tahun 1960an,thn 1970an, thun 1980an, tahun 1990an operasi pembebasan sandra mapunduma, dan seterusnya. Maka org/bangsa papua tidak punya masa depan,” tegas Thom di rumah Kwamki lama setelah membaca deklarasi LEMASA.

Jadi sangat berat utk pemerintah RI merebut hati org Papua. Sebab orgtua yg saat ini lari dg menggendong anak2nya dulu ketika masih kecil mereka telah mengalaminya 40-50 tahun lalu. Dan kini pengalamam pahit itu terulang kembali.

Ya Papua amolongon, amakane, dormom,nimo, koya ,nayaklak lauknyak, yemum dll.

Refleksi singkat

John Djonga pr

Hepuba hari injil masuk mansinam 5 pebruari 2019